Bawaslu Kota Lhokseumawe Lakukan Uji Petik DPB untuk Petakan Kerawanan Data Pemilih

Bawaslu Kota Lhokseumawe melaksanakan uji petik dalam rangka penyusunan pemetaan kerawanan isu strategis Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tahun 2026. Kegiatan ini dilakukan untuk mengukur akurasi, keterkinian, dan kelengkapan Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) yang telah ditetapkan oleh KIP Kota Lhokseumawe, sekaligus mengidentifikasi potensi kerawanan data pemilih sebagai bagian dari persiapan pengawasan menuju Pemilu 2029. Senin, (12/10/2026).

Uji Petik Daftar Pemilih Berkelanjutan (UP-DPB) merupakan proses evaluasi berbasis survei lapangan yang menggunakan prinsip audit terhadap sampel data pemilih. Melalui kegiatan ini, Bawaslu berupaya memperoleh gambaran empiris mengenai kesesuaian data dalam DPB dengan kondisi faktual di masyarakat, sehingga pengawasan pemutakhiran data pemilih dapat dilaksanakan secara lebih terukur dan berbasis bukti.

Pelaksanaan uji petik ini dimaksudkan untuk menyediakan mekanisme pengujian lapangan secara sistematis dalam mendukung pemetaan kerawanan PDPB. Adapun tujuannya meliputi pengukuran tingkat kesesuaian data pemilih dengan kondisi faktual di lapangan; identifikasi potensi permasalahan, seperti data pemilih ganda, ketidakakuratan elemen identitas, perubahan status kependudukan, perpindahan domisili, dan data pemilih yang meninggal dunia; serta penyediaan bukti empiris bagi Bawaslu dalam merumuskan strategi dan rekomendasi pengawasan DPB menuju Pemilu 2029.

Dalam pelaksanaannya, survei menggunakan dua metode utama, yaitu People to List (P2L) dan List to People (L2P). Metode People to List dilakukan dengan memilih dan mendatangi sejumlah warga, kemudian mencocokkan identitas serta status kepemilihan mereka dengan data yang tercantum dalam DPB. Sementara itu, metode List to People dilakukan dengan memilih sejumlah nama dari DPB, kemudian mendatangi orang yang bersangkutan untuk memverifikasi kesesuaian data dengan kondisi faktual.

Penggunaan kedua metode tersebut diharapkan dapat membantu mengidentifikasi potensi ketidaksesuaian data, baik melalui pemeriksaan terhadap warga di lapangan maupun melalui penelusuran nama yang telah tercatat dalam daftar pemilih.

Bawaslu Kota Lhokseumawe menetapkan Gampong Keude Punteuet, Kecamatan Blang Mangat, sebagai lokasi pelaksanaan uji petik. Survei yang berlangsung pada Senin, 12 Oktober 2026, menyasar warga di Dusun Cut Mutia dan Dusun Mesjid, dengan target sebanyak 20 responden. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada sejumlah pertimbangan, di antaranya tingkat kepadatan penduduk dan potensi kerawanan ketidakakuratan data dalam proses penyusunan DPB. Kondisi tersebut menjadi salah satu aspek yang perlu ditelaah untuk memperoleh gambaran mengenai kualitas data pemilih di tingkat gampong.

Kegiatan ini melibatkan 10 (sepuluh) enumerator dari jajaran staf Bawaslu Kota Lhokseumawe yang dibagi ke dalam lima tim. Dua tim melaksanakan survei menggunakan metode P2L, dua tim lainnya menggunakan metode L2P, sedangkan satu tim melakukan survei dengan metode acak sesuai rancangan kegiatan.

Sebelum melaksanakan survei kepada warga, tim terlebih dahulu mendatangi Kantor Keuchik Keude Punteuet untuk berkoordinasi dengan Keuchik Hananan Faisal, S.IP. dan para kepala dusun. Koordinasi ini dilakukan guna memastikan lokasi kediaman responden serta memperoleh informasi awal mengenai kondisi warga yang menjadi sasaran survei.

Adapun materi survei meliputi kesesuaian data pemilih, validitas elemen identitas, dan status warga sebagai pemilih. Selain itu, survei juga menggali persepsi responden mengenai keberadaan, tugas, dan fungsi Bawaslu, serta kondisi demografis responden sebagai informasi pendukung dalam analisis hasil uji petik.

Melalui pelaksanaan uji petik ini, Bawaslu Kota Lhokseumawe berupaya memperkuat pengawasan terhadap proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dengan pendekatan yang sistematis, terukur, dan berbasis kondisi faktual di lapangan.

Hasil pengujian diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam mengidentifikasi pola kerawanan, menentukan langkah pencegahan, serta menyusun rekomendasi perbaikan data pemilih sesuai dengan kewenangan dan mekanisme pengawasan yang berlaku.

Data pemilih yang akurat, mutakhir, dan komprehensif merupakan salah satu unsur penting dalam menjamin terpenuhinya hak pilih warga negara. Oleh karena itu, pengawasan berkelanjutan dan kolaborasi dengan masyarakat menjadi bagian penting dalam mempersiapkan penyelenggaraan Pemilu 2029 yang berintegritas dan demokratis.