Benang Merah Demokrasi Lhokseumawe : Edukasi, Data dan Pengawasan Partisipatif

LHOKSEUMAWE — Panwaslih Kota Lhokseumawe menggelar Konsolidasi Demokrasi di Bara Coffee, Selasa 15 Juli 2026 pukul 20.30 - 22.00 WIB. Kegiatan ini menghadirkan tokoh masyarakat, akademisi, dan pemuda untuk berdiskusi terkait penguatan demokrasi di Kota Lhokseumawe.

Anggota Panwaslih Kota Lhokseumawe Yuli Asbar menyampaikan, di luar tahapan pemilu, Bawaslu tetap memiliki tugas melakukan konsolidasi demokrasi. “Tujuannya untuk mendengar langsung apa yang dirasakan masyarakat dan memperkuat peran pengawasan partisipatif,” ujarnya.

Yuli Asbar juga menyoroti terkait praktik politik uang. Ia mencontohkan adanya pola pembagian bantuan yang dikaitkan dengan pilihan politik. “Ini membuat sebagian masyarakat mulai apatis. Padahal partisipasi sangat penting dalam menentukan masa depan 5 tahun ke depan,” katanya.

Terkait penanganan dugaan pelanggaran, Yuli Asbar menjelaskan terdapat kendala dalam pemenuhan syarat formil dan materil. “Salah satu tantangan adalah minimnya saksi dan alat bukti saat proses ditangani. Padahal bukti harus yang benar-benar diberikan dan tidak bisa diganti,” jelasnya.

Dari sisi administrasi pemilu, Anggota Panwaslih Kota Lhokseumawe AyinJufridar menyampaikan bahwa pemutakhiran data pemilih masih menjadi pekerjaan bersama hingga menjelang pemungutan suara. *Yuli Asbar menambahkan, jumlah pengawas di TPS yang terbatas juga menjadi perhatian. “Dibutuhkan peran serta masyarakat untuk ikut mengawasi proses di TPS,” ungkapnya.

Yuli Asbar juga mengimbau warga aktif saat pemutakhiran data pemilih agar namanya masuk DPT. “Agar masyarakat melaporkan kepada petugas pada saat tahapan pemutakhiran data pemilih agar data pemilih yang belum terdata segera di update datanya". pesannya.

Sementara itu, Muhammad Razie Effendi menyoroti tantangan literasi politik di kalangan generasi muda. “Buta politik sudah menjamur. Anak muda perlu diedukasi agar memilih berdasarkan visi, misi, dan program, bukan karena hal lain,” katanya.

Senada, Fajar Ramadhan mengusulkan edukasi dilakukan melalui media sosial dengan konten singkat 1-2 menit. “Sasarannya anak muda yang banyak menggunakan gadget,” ujarnya.

Terkait teknis pemilu, Yuli Asbar menegaskan pentingnya kesesuaian jumlah surat suara dengan daftar hadir di TPS. Fajar Ramadhan dan Muhammad Razie Effendi juga menyoroti perlunya kesiapan petugas agar proses penghitungan dapat berjalan tertib.

Dalam diskusi juga dibahas perbedaan kampanye negatif dan black campaign. Ayi menjelaskan, kampanye negatif mengangkat rekam jejak calon berdasarkan fakta, sementara black campaign bersifat merusak dengan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Ketua Panwaslih Kota Lhokseumawe menegaskan Panwaslih akan terus rutin melakukan sosialisasi dan program Pendidikan Partisipatif.

“Pengawasan pemilu tidak hanya dilakukan penyelenggara, tetapi juga dibutuhkan partisipasi masyarakat,” tutup Yuli Asbar.