Terima Kunjungan Mahasiswa, Panwaslih Kota Lhokseumawe Laksanakan Bawaslu Membelajarkan

LHOKSEUMAWE – Panwaslih Kota Lhokseumawe menerima kunjungan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Malikussaleh. Rabu, (11/11/2026). Kegiatan yang berlangsung di Ruang Adjudikasi Panwaslih Kota Lhokseumawe ini menjadi ruang pembelajaran langsung bagi mahasiswa untuk memahami sistem kepemiluan, tugas dan kewenangan pengawas pemilu, serta berbagai persoalan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemilu.

Kunjungan tersebut didampingi oleh dua dosen FISIP Universitas Malikussaleh, Dr. Naidi Faisal, S.IP., M.Si. dan Zulhilmi, S.IP., M.H.I., serta disambut Ketua Panwaslih Kota Lhokseumawe, Dedy Syahputra, bersama Anggota Panwaslih Kota Lhokseumawe, Yuli Asbar.

Dalam sambutannya, Naidi Faisal menjelaskan bahwa kunjungan tersebut merupakan bagian dari kegiatan pembelajaran pengganti mata kuliah Partai Politik dan Tata Kelola Pemilu. Melalui kunjungan ini, mahasiswa diharapkan dapat memperoleh informasi langsung dari lembaga yang memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan dan pengawasan pemilu. Ia menyebutkan, terdapat tiga lembaga yang memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemilu, yakni KPU sebagai pelaksana teknis, Bawaslu sebagai pengawas, dan DKPP sebagai lembaga penegak kode etik penyelenggara pemilu. Menurutnya, kunjungan ke Panwaslih Kota Lhokseumawe menjadi langkah awal untuk memperluas wawasan mahasiswa mengenai praktik kepemiluan di lapangan.

“Kegiatan seperti ini kami laksanakan secara rutin. Ke depan, kami berharap teman-teman mahasiswa dapat mengambil peran sebagai pengawas partisipatif di daerah masing-masing,” ucapnya.

Sementara itu, Dedy Syahputra menjelaskan bahwa pemilu merupakan sebuah sistem yang terdiri atas beberapa unsur yang saling berkaitan, mulai dari penyelenggara, peserta, regulasi, hingga pemilih. Seluruh unsur tersebut harus hadir agar proses demokrasi dapat berjalan sebagaimana mestinya. Ia menerangkan, Bawaslu memiliki kewenangan melakukan pengawasan berdasarkan Undang-Undang No. 7/2017 tentang Pemilu. Secara kelembagaan, Bawaslu memiliki struktur berjenjang mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan/desa, hingga pengawas tempat pemungutan suara (TPS).

Ia juga menyampaikan bahwa Bawaslu kabupaten/kota merupakan lembaga permanen yang tetap menjalankan tugas setelah tahapan pemilu berakhir. Sementara itu, masa jabatan anggota atau komisioner berganti setiap lima tahun, sedangkan sekretariat tetap memberikan dukungan administratif dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas kelembagaan. Ia juga menekankan bahwa penyelenggara pemilu tidak cukup hanya memiliki kemampuan teknis, tetapi harus dibarengi integritas, komitmen, dan profesionalitas dalam menjalankan tugas serta kewenangannya.

“Penyelenggara pemilu bukan hanya dituntut bekerja, tetapi juga harus memiliki integritas dan komitmen. Bawaslu merupakan lembaga yang independen, mandiri, dan profesional. Profesionalitas itu terlihat ketika setiap orang menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan” jelasnya. Lebih lanjut, ia mengajak mahasiswa memahami pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu. Menurutnya, undang-undang pemilu telah membuka ruang bagi masyarakat untuk tidak hanya menjadi pemilih, tetapi juga berperan sebagai pemantau dan pengawas partisipatif dengan melaporkan dugaan pelanggaran yang ditemukan.

“Mata pengawas itu terbatas. Karena itu, keterlibatan masyarakat menjadi sangat penting untuk membantu Bawaslu dalam mengawasi setiap tahapan pemilu,” tambahnya. Ia turut menjelaskan karakteristik kepemiluan di Aceh yang memiliki kekhususan, salah satunya keberadaan partai politik lokal sebagai peserta pemilu. Selain itu, ia memaparkan perbedaan peran KPU, Bawaslu, dan DKPP dalam kerangka regulasi penyelenggaraan serta pengawasan pemilu.

Pada kesempatan yang sama, Yuli Asbar memaparkan soal penanganan pelanggaran pemilu yang menjadi bagian dari tugas Bawaslu. Ia menjelaskan bahwa secara umum terdapat pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana, dan pelanggaran kode etik yang masing-masing memiliki mekanisme penanganan berbeda.

Pelanggaran administrasi, terangnya, dapat terjadi dalam berbagai tahapan pemilu, seperti ketidaksesuaian persyaratan pencalonan. Sementara itu, pelanggaran pidana antara lain meliputi praktik politik uang dan perusakan alat peraga kampanye (APK). Dalam penanganan dugaan tindak pidana pemilu, Bawaslu bekerja bersama kepolisian dan kejaksaan melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Adapun pelanggaran kode etik berkaitan dengan perilaku penyelenggara pemilu yang tidak sesuai dengan prinsip dan ketentuan etik. Ia menegaskan bahwa Bawaslu juga merupakan bagian dari penyelenggara yang harus menjaga integritas serta dapat diawasi apabila diduga melakukan pelanggaran etik.

Ia turut membagikan pengalaman penanganan sejumlah kasus di Kota Lhokseumawe, termasuk dugaan politik uang yang menggunakan dalih pemberian sedekah dan penyaluran bantuan serta kasus penggelembungan suara. Menurutnya, penanganan perkara pemilu bukan pekerjaan mudah karena membutuhkan bukti dan proses pembuktian sesuai ketentuan hukum. Ia juga menyoroti perkembangan modus pelanggaran pemilu yang semakin kompleks, termasuk pemanfaatan dompet digital (e-wallet) dan platform permainan daring. Kondisi tersebut menuntut pengawas pemilu untuk terus meningkatkan kapasitas dan kemampuan dalam mendeteksi dugaan pelanggaran, termasuk melalui pemantauan media sosial.

Dalam sesi diskusi, salah seorang mahasiswa, Muhammad Hafis Alfauzi, mengangkat persoalan praktik politik uang yang melibatkan partai politik, tim sukses, hingga buzzer. Ia juga mempertanyakan efektivitas pengawasan di tingkat desa, khususnya ketika terdapat pengawas yang mengetahui dugaan pelanggaran, tetapi memilih untuk tidak mengambil tindakan.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Dedy menjelaskan bahwa terdapat sejumlah faktor yang dapat memengaruhi kinerja pengawas di tingkat desa dan TPS. Di antaranya keterbatasan pengetahuan, tekanan lingkungan, hubungan kekeluargaan dengan peserta pemilu, hingga lemahnya mentalitas dan integritas dalam menjalankan tugas. Menurutnya, menjadi pengawas pemilu membutuhkan keberanian, keteguhan prinsip, serta komitmen untuk tidak berpihak kepada kepentingan tertentu. Seluruh penyelenggara pemilu telah mengucapkan sumpah untuk menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab.

“Keberanian dan moralitas harus menjadi bagian dari diri seorang pengawas. Nilai-nilai dan prinsip pemilu harus diinternalisasikan dalam sikap serta perilaku, bukan hanya dipahami sebagai pengetahuan,” tegasnya. Menambahkan hal tersebut, Yuli menyampaikan bahwa pengawasan pemilu bukan semata-mata pekerjaan, melainkan tanggung jawab untuk menjaga hak politik masyarakat.

“Jika kita memiliki tanggung jawab, maka temukan dan laporkan. Keberanian harus dibarengi dengan pengetahuan. Integritas itu terlihat ketika kita mampu menjaga prinsip dan tidak menerima atau terlibat dalam praktik politik uang,” ujarnya. Ia menambahkan, Bawaslu terus mendorong kemudahan akses pelaporan bagi masyarakat agar setiap dugaan pelanggaran pemilu dapat disampaikan dan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku.

Menutup kegiatan, Naidi menyampaikan apresiasi atas materi, informasi, serta pengalaman yang dibagikan oleh jajaran Panwaslih Kota Lhokseumawe. Panwaslih Kota Lhokseumawe berharap mahasiswa tidak hanya memahami pemilu dari sisi teori akademis, tetapi juga mampu melihat secara langsung tantangan pengawasan dan penegakan hukum pemilu. Kegiatan ini sekaligus menjadi upaya memperkuat kesadaran generasi muda untuk mengambil bagian dalam mengawal demokrasi yang berintegritas.