Sulaiman: Pemilu Bukan Sekadar Menang, Tetapi Memberi Teladan

Siang itu, aroma kopi menguar pelan dari sebuah kedai sederhana di Simpang Buloh, Desa Meunasah Masjid, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe. Di antara denting sendok yang beradu dengan cangkir dan lalu-lalang kendaraan yang sesekali memecah keheningan, sebuah percakapan tentang demokrasi mengalir hangat.

Jumat, 12 Juni 2026, Muhammad Sulaiman, seorang tokoh masyarakat yang juga pernah menjadi penyelenggara pemilu di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), duduk membedah satu isu yang tak pernah benar-benar lepas dari setiap pesta demokrasi: politik uang.

Bagi Sulaiman, politik uang bukan lagi sekadar pelanggaran yang muncul menjelang pemungutan suara. Ia telah menjelma menjadi fenomena yang berulang dari satu pemilu ke pemilu berikutnya, tumbuh bersama dinamika politik yang terus berubah.

“Sulit menghilangkan politik uang karena dalam praktiknya sudah menjadi budaya yang terus berulang,” ujarnya pelan, sembari menyeruput kopi.

Menurutnya, tingginya biaya politik yang harus ditanggung para kontestan menjadi salah satu penyebab utama mengapa praktik tersebut terus bertahan. Persaingan yang semakin ketat membuat sebagian peserta pemilu memilih jalan pintas demi meraih dukungan pemilih.

Di mata Sulaiman, persoalan itu tidak berdiri sendiri. Ia merupakan bagian dari perjalanan panjang demokrasi Indonesia yang dibangun sejak pemilu pertama digelar hingga saat ini. Setiap periode pemilu, katanya, selalu menghadirkan tantangan baru yang berkaitan dengan sistem politik, budaya masyarakat, hingga relasi kekuasaan yang berkembang di tengah kehidupan bernegara.

“Pemilu sebenarnya sudah dirancang melalui berbagai pengalaman dan sejarah panjang demokrasi. Namun dalam pelaksanaannya, dinamika kekuasaan sering kali ikut menentukan arah dan wajah kontestasi,” tuturnya.

Sebagai mantan penyelenggara pemilu, Sulaiman memandang demokrasi tidak hanya diukur dari terlaksananya pemungutan suara. Demokrasi juga tercermin dari perilaku para peserta pemilu yang menjadi contoh bagi masyarakat.

Baginya, pendidikan politik tidak cukup hanya disampaikan melalui seminar, baliho, atau kampanye formal. Pendidikan politik harus hadir dalam tindakan nyata para calon pemimpin dan peserta pemilu.

“Jika berbicara tentang pemilu, peserta pemilu harus mampu memberikan teladan yang baik. Budaya politik yang sehat harus dipraktikkan, bukan sekadar disampaikan,” katanya.

Percakapan di kedai kopi itu pun berakhir tanpa tepuk tangan atau kesimpulan resmi. Namun di antara kepulan asap kopi dan hiruk-pikuk Kota Lhokseumawe yang terus bergerak, satu pesan tetap menggema: demokrasi bukan hanya soal memilih dan dipilih, melainkan tentang membangun budaya politik yang bermartabat, agar kepercayaan rakyat tidak terus-menerus ditukar dengan harga yang dapat dihitung dalam lembaran uang.