Menjaga Demokrasi dari Meja Warkop: Saat Geopolitik Regional Dibedah hingga Kesadaran Demokrasi Ditegaskan

Lhokseumawe — Malam itu, suasana di Warkop Kupi Sultan tak seperti biasanya. Di antara aroma kopi dan percakapan santai, diskusi serius tentang masa depan demokrasi Indonesia mengalir hingga dini hari. Alumni Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh (Unimal) dan jajaran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Lhokseumawe duduk melingkar, membedah isu dari geopolitik global hingga kesadaran demokrasi masyarakat, Minggu (16/3/2026).

Waktu menunjukkan pukul 22.00 WIB saat diskusi dimulai. Namun topik yang diangkat jauh dari obrolan ringan. Dunia yang sedang bergejolak, konflik Timur Tengah, hingga posisi Indonesia dalam pusaran global menjadi pembuka diskusi malam itu.

Di tengah forum, akademisi hukum Dr Hadi Iskandar, S.H., M.H. tampil lugas. Ia tidak sekadar menjelaskan, tetapi menohok kesadaran para peserta tentang realitas global yang sedang berlangsung.

“Apa yang terjadi hari ini bukan sekadar perang biasa. Ini adalah pertarungan elite global yang memperebutkan dominasi ekonomi, energi, dan pengaruh geopolitik. Negara yang tidak siap secara ekonomi dan sumber daya manusia hanya akan menjadi penonton,” tegas Dr Hadi Iskandar.

Pernyataan itu membuat diskusi bergeser dari global ke nasional. Indonesia, menurutnya, tidak bisa lagi hanya bersikap reaktif. Ada kebutuhan mendesak untuk memperkuat fondasi negara dari dalam.

“Kalau kita tidak memperkuat ideologi, tidak serius membangun sumber daya manusia, dan masih lemah dalam mengelola sumber daya alam, maka kita akan terus berada dalam posisi rentan di tengah tekanan global,” lanjutnya.

Diskusi kemudian mengalir ke persoalan yang lebih dekat: demokrasi Indonesia. Di sinilah peran Bawaslu dan masyarakat menjadi titik tekan.

Ketua Bawaslu Kota Lhokseumawe Dedy Syahputra menegaskan bahwa demokrasi tidak boleh berhenti hanya karena mahalnya biaya politik.

“Demokrasi itu mahal, tapi jauh lebih mahal jika kita kehilangan kedaulatan rakyat. Pemilu adalah amanah konstitusi yang harus tetap dijalankan dalam kondisi apapun,” ujarnya.

Namun, malam itu satu hal menjadi benang merah yang terus diulang: demokrasi tidak cukup hanya dijaga oleh lembaga.

Anggota Bawaslu Yuli Asbar menyoroti lemahnya kesadaran masyarakat dalam memahami peran mereka.

“Masalah kita bukan hanya pada sistem, tapi pada kesadaran. Banyak masyarakat yang belum paham bahwa mereka punya kekuatan untuk mengawasi dan melaporkan pelanggaran,” kata Yuli Asbar.

Nada yang sama disampaikan Ayi Jufridar. Ia melihat bahwa tanpa keterlibatan masyarakat, pengawasan pemilu akan selalu memiliki celah.

“Bawaslu tidak bisa bekerja sendiri. Demokrasi yang kuat hanya lahir dari masyarakat yang berani. Berani mengawasi, dan berani melaporkan,” tegas Ayi Jufridar.

Diskusi berlangsung hingga pukul 00.37 WIB. Tidak ada podium, tidak ada formalitas berlebih. Hanya gagasan, kritik, dan kesadaran yang perlahan dibangun di tengah percakapan.

Dari warkop sederhana itu, satu pesan menguat: menjaga demokrasi bukan hanya tugas negara, tetapi tanggung jawab bersama. Dan semuanya dimulai dari satu hal mendasar—masyarakat yang sadar, cerdas, dan berani.