Konsolidasi Demokrasi, Panwaslih Diskusi Politik Uang Bersama Kelompok Perempuan di Lhokseumawe

Jam tepat menunjuk angka 16.00 WIB, di Desa Panggoi, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, Kamis, 12 Februari 2026. Tim konsolidasi demokrasi Panwaslih Kota Lhokseumawe mengunjungi rumah MA (40) di sana, bersama sekelompok perempuan lainnya berdiskusi tentang dinamika politik uang yang dianggap masih marak terjadi di Aceh.

MA, sudah salah satu dari perempuan lainya telah berkecimpung menjadi penyelenggara panitia pemunguran suara pada tahun 2009, 2012, 2014 dan 2017. Pada tahun 2024 ia bergabung sebagai Pengawas dan Kelurahan dan Desa.

Dengan nada suara yang tenang ia menceritakan amatannya tentang pesta demokrasi di desanya. bukan sekadar memantau atau mengamati, wanita 40 tahun itu telah melewati berbagai persoalan saat melakukan pengawasan Pemilu, baik politik uang, intervensi terhadap penyelenggara Pemilu.

“Pengalaman saya terlibat menjadi penyelenggara pemili pada 2009 sampai pemilu 2024. Politik uang sudah tidak tabu lagi di kalangan masyarakat," kata MA.

Bagi MA, berbagai tantangan dan dinamika yang ia hadapi bukanlah beban yang melemahkan. Ia memilih untuk tetap fokus pada tujuan.“Tidak membuat saya tertekan, hal itu saya hiraukan saja,” sebutnya.

Pengalaman menarik dirasakan seorang perempuan berinisial IR (47). Dalam sebuah kesempatan diskusi, ia dengan terbuka membagikan kisah yang pernah dialaminya menjelang momen politik di daerahnya.

Dia pernah menerima bantuan dalam bentuk sembako. Awalnya, ia mengira bantuan tersebut murni bentuk kepedulian. Namun belakangan, ia mengaku diminta oleh tim sukses salah satu partai untuk memilih calon yang memberikan sembako tersebut.

"Menurut saya masyarakat harus bersuara agar tidak ada lagi politik uang. Tapi masih banyak orang tidak ingin bersuara karena takut jika jadi masalah," terang IR

Lain halnya yang dirasakan oleh IR, menurutnya  pemahaman masyarakat tentang politik dan pemilu masih minim. Banyak warga, termasuk dirinya, yang memilih ketika hari pemungutan suara tiba tanpa benar-benar memahami dampak dari pilihan tersebut.

"Kami masih awam, kami tidak mengerti bagaiamana sisi dampak calon yang kami pilih secara kualitas, mereka sudah dipilih duduk selama 5 tahun bahkan kami hanya menerima saat sebelum mereka dipilih setelah menjabat padahal kami tidak menerima perhatian apa- apa lagi," keluhnya.

Karena itu, IR berharap ada lebih banyak edukasi dalam bentuk pendidikan politik bagi masyarakat awam. Menurutnya, pemahaman yang baik akan membantu warga menentukan pilihan secara lebih sadar, bukan sekadar ikut arus atau terpengaruh pemberian sesaat.

"Kegitan semacam ini kita berharap terus ditingkatkan. Ini penting menyadarkan masyarakat," tutupnya.

Ketua Panwaslih Kota Lhokseumawe Dedy Syahputra, menanggapi persoalan yang dirasakan masyarakat, dalam kesempatan tersebut ia menjelaskan bahwa, apapun kondisinya usaha-usaha untuk mencegah praktik politik uang harus terus dilakukan edukasi juga harus dimulai dari lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat,  lingkungan keluarga dapat menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan edukasi politik bagi masyarakat khususnya generasi muda, dan sebagai langkah kongkrit  mak-mak  (kaum perempuan) mengikrarkan diri sebagai kelompok pengawasan partisipatif.

"Jika nanti ibu-ibu  membentuk kelompok perempuan pengawas partisipatif,  kami siap mendukung bekerja sama dan membangun sinergitas penguatan dalam upaya pencegahan pelanggaran pemilu," sebutnya.

Panwaslih Kota Lhokseumawe akan selalu siap jika diundang untuk memberikan edukasi/pengetahuan tentang pendidikan pemilu dan pengawasan partisipatif yang lebih spesifik.

"Sehingga hal-hal yang mengarah kepada  praktik curang  dalam pemilu, dapat tercegah secara maksimal" pungkasnya.

Tim pelaksanaan tugas diskusi konsolidasi demokrasi dipimpin oleh Ketua Panwaslih Kota Lhokseumawe Dedy Syaputra di dampingi Anggota Panwaslih Kota Lhokseumawe Yuli, Asbar dan Staf Sekretariat Edi Saifandi dan Muhammad Khadafi.