Bawaslu Kota Lhokseumawe Bahas Hambatan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025

Bawaslu Kota Lhokseumawe melaksanakan kegiatan pembahasan hambatan serta evaluasi pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2025, yang berlangsung selama dua hari, Kamis–Jumat, 22–23 Januari 2026.

Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Koordinator Sekretariat Panwaslih Kota Lhokseumawe, Santi Setiawati, S.E., M.S.M, dan diikuti oleh jajaran pimpinan serta seluruh staf Bawaslu Kota Lhokseumawe.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Bawaslu Kota Lhokseumawe, Dedy Syahputra, S.H., M.H, Anggota Bawaslu Yuli Asbar, S.E., M.Sc, serta Ayi Jufridar, S.E., M.S.M.

Pada hari pertama, Kamis, 22/1/2026, kegiatan difokuskan pada pemaparan realisasi anggaran Tahun 2025.

Sementara itu, pada Jumat, 23/1/2026, agenda dilanjutkan dengan evaluasi pelaksanaan kegiatan, termasuk identifikasi hambatan serta perumusan langkah perbaikan ke depan.

Dalam sambutannya, Santi Setiawati menyampaikan bahwa kegiatan evaluasi ini merupakan bagian penting dari upaya meningkatkan akuntabilitas dan kinerja kelembagaan. Ia menekankan pentingnya sinergi antara sekretariat dan jajaran pimpinan dalam mendukung pelaksanaan tugas pengawasan pemilu.

“Evaluasi ini menjadi momentum bagi kita semua untuk melihat capaian, mengidentifikasi kendala, serta memperkuat perencanaan agar pelaksanaan program ke depan dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik,” ujar Santi.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kota Lhokseumawe, Dedy Syahputra, dalam arahannya mengapresiasi kinerja seluruh jajaran Panwaslih dan sekretariat atas capaian realisasi anggaran yang tinggi.

“Kami mengapresiasi kerja keras seluruh jajaran, di mana realisasi keuangan Tahun 2025 berhasil mencapai 98 persen. Ini menunjukkan perencanaan dan pelaksanaan program yang berjalan dengan baik, namun tetap perlu evaluasi agar kualitas kinerja semakin meningkat,” kata Dedy.

Melalui kegiatan ini, Panwaslih Kota Lhokseumawe berharap hasil evaluasi dapat menjadi bahan perbaikan dan penguatan kelembagaan dalam mendukung pelaksanaan tugas pengawasan pemilu yang profesional, transparan, dan akuntabel di masa mendatang.