Aspirasi Arus Bawah: Antara Harapan dan Kenyataan

Dedy Syahputra, Yuli Asbar, dan Mustakim selaku tim konsolidasi demokrasi Panwaslih Kota Lhokseumawe, ditemani oleh salah satu warga kota lhokseumawe yang namanya tidak ingin disebutkan selaku partisipan diskusi, masih terus masyuk dalam diskusi panjang menelaah permasalahan dan solusi atas berbagai isu-isu demokrasi prosedural dan substansial. Tanpa terasa tanggal telah berganti, diskusi yang dimulai dari pukul 22.30 WIB tanggal 28 April 2026 sampai pukul 03.40 WIB belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir, jika tim konsolidasi tidak segera menginisiasi mengakhiri diskusi dengan kalimat “diskusi akan dilanjutkan pada episode berikutnya”.

Seakan tak ada habisnya dari satu isu keisu lainnya, mulai dari harapan arus bawah pasca proses elektoral, peluang memandirikan ekonomi masyarakat, konsekuensi kegagalan pemimpin dalam meningkatkan kesejahteraan, semua terdiskusikan begitu renyah dengan kalimat sederhana dan tajam, kritis tapi konstruktif, dan penuh harapan akan perbaikan, tanpa maksud menyudutkan siapapun.
  
“Terlepas dari bagaimana jabatan sebagai wakil rakyat dan sebagai pemimpin bangsa ini diperoleh, harusnya ketika sudah mendapat kepercayaan untuk memimpin, tidak lagi bicara siapa memilih siapa, apalagi sampai berdampak pada agenda pembangunan yang notabenenya adalah usaha merealisasikan kesejahteraan masyarakat sesuai janji kampanye”, ujar partispan diskusi. Kalimat ini mampu menyentak pikiran, untuk mencerna lebih jauh sembari menyandingkan dengan realita yang terjadi, sejauhmana kondisi ini benar adanya. Terlepas dari benar atau tidak, setidaknya ini menjadi harapan bagi masyarakat arus bawah yang masih berusaha menggunakan kewarasan pikiran sebagai instrumen untuk menilai sistuasi dan kondisi yang menurutnya terjadi.

Seakan terjebak dalam kubang yang tidak berujung, luahan kritik tajam terus mengalir “Mereka yang sudah diberi amanah harusnya berjiwa besar tidak lagi bicara soal politik, politik sudah selesai begitu selesainya pemilu, pasca pemilu semua harus bicara peningkatan kualitas dan kuantitas kesejahteraan, karena memang pemilu itu digelar untuk melahirkan pemimpin yang nantinya menjalankan agenda kesejahteraan, bagi mereka yang tidak mampu, maka penggantian adalah suatu keharusan. Sangat tidak elok ketika ada pemimpin, yang mencampur adukan antara persoalan pilih memilih dengan masalah ekonomi yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya selaku pemimpin. Harusnya pemimpin fokus pada kebijakan untuk membuka peluang menumbuhkan dan mengembangkan kemandirian ekonomi masyarakat tanpa pandang bulu dan tanpa melihat latar belakang politik”.

Berbagai kritik yang ditujukan kepada seorang pemimpin harus mampu direspon sebagai masukan untuk evaluasi atas kebijakan dan program yang akan dan sedang dijalankan, bukan malah mencerna kritik dengan semangat “keakuan” alias merasa paling benar, apalagi kalau sampai kritik dianggap menjatuhkan, karena yang menyampaikan kritik adalah lawan politik. Kondisi ini dapat mematikan ruang dan semangat partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Hal ini kontra produktif dengan nilai-nilai demokrasi yang diusung bangsa ini”, tegasnya.

Berbagai praktik culas yang menggerogoti sendi kehidupan bernegara, harus dikikis sampai keakarnya. Nilai-nilai keadilan, sesuai peraturan perundangan, bebas konflik kepentingan, dan nilai transparan serta nilai lainya, harus menjadi pedoman dan dijalankan secara konsisten dalam pembentukan dan pelaksanaan kebijakan. Lebih jauh, partisipan juga mengutarakan bahwa pemimpin yang tidak hidup seperti rakyat, maka tidak layak menjadi pemimpin, bagaimana mungkin pemimpin bisa menyatu dengan rakyat, jika pola hidupnya berbanding jauh dengan kondisi rakyat. Kalaulah tidak bisa setara, bukan berarti harus sangat mencolok. Harap partisipan.