Antara Idealisme dan “Serangan Fajar”, Diskusi Demokrasi Jadi Cermin Realitas

BAWASLULHOKSEUMAWE.GO.ID | LHOKSEUMAWE – Di sudut Kota Lhokseumawe, tepatnya di kawasan Desa Uteunkot, Kecamatan Muara Dua, Sabtu (14/2/2026). Di sebuah warung kopi sederhana, Mr. Kuphi, percakapan tentang demokrasi mengalir perlahan bersama aroma kopi yang mengepul.

Pukul 17.40 hingga 18.20 WIB, konsolidasi demokrasi digelar secara santai namun sarat makna. Ketua Bawaslu Kota Lhokseumawe Dedy Syahputra di damping Wais Arkarni, dan Edi Saifandi duduk berdampingan dengan Imran yang akrab disapa Wak seorang warga Gampong Uteunkot yang dikenal lugas dalam berbicara.

Bagi Wak Im, demokrasi bukan sekadar datang ke bilik suara. “Memilih itu harus bersih dan hati-hati. Memilih pemimpin dengan hati, tanpa ada pemberian uang atau money politik,” ujarnya pelan namun tegas.

Namun realitas di lapangan, menurutnya, tidak selalu seindah idealisme. Ia mengakui praktik pemberian uang kerap terjadi menjelang pemilu. 
“Kebanyakan memang ada pemberian uang terlebih dahulu. Tapi saya tidak bisa mencegahnya, itu hak masing-masing orang,” katanya.

Di sisi lain, ia menyadari bahwa pilihan politik sering kali dibayang-bayangi kebutuhan ekonomi. Istilah “serangan fajar” bahkan ia sebut sudah menjadi budaya yang melekat dalam kontestasi politik di Indonesia.

Ketika ditanya mengapa tidak melaporkan praktik tersebut ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Wak Im menggeleng. “Saya tidak punya wewenang. Dan tidak tahu sampai harus melaporkan. Itu urusan orang masing-masing,” ucapnya.

Menurutnya, akar persoalan money politik tak bisa dilepaskan dari lemahnya kondisi ekonomi masyarakat.

Ia menggambarkan ada warga yang berpenghasilan di bawah Rp100 ribu per hari, bahkan ada yang tidak memiliki pendapatan sama sekali. “Jadi mau tidak mau, orang tersebut akan menerima setiap pemberian dari timses tertentu,” katanya.

Baginya, solusi tak cukup hanya dengan penegakan aturan. “Harus ada penekanan aturan, sosialisasi, dan kesadaran dari diri sendiri,” tutur Wak Im. 
Namun ia realistis, selama ekonomi masyarakat masih lemah dan lapangan kerja belum merata, praktik tersebut akan sulit diberantas.

Ia juga menyoroti belum meratanya upaya pemerintah dalam membuka peluang kerja baru bagi pengangguran. Jika pun ada, menurutnya, kesempatan itu sering kali hanya berputar di lingkaran orang-orang dekat tim sukses atau pejabat tertentu.

Menariknya, Wak Im memilih untuk tidak ikut dalam arus tersebut. Ia mengaku tidak menerima uang dari calon mana pun, bukan karena sikap perlawanan terbuka, melainkan karena tidak memiliki kedekatan dengan kandidat tertentu.

“Saya tidak dekat dengan calon mana pun. Itu salah satu alasan saya tidak menerima,” ujarnya.

Dalam pandangannya, aktor utama money politik adalah tim sukses yang menjual janji pekerjaan atau bantuan. Jalur keluarga pun kerap dijadikan medium untuk menyalurkan uang kepada pemilih baru.

Meski menyadari dampak negatifnya, Wak Im memahami mengapa masyarakat enggan melapor. “Menyita waktu dan menguras energi,” katanya singkat.

Senja di Uteunkot pun perlahan berubah menjadi malam. Percakapan di warung kopi itu mungkin tak mengubah sistem dalam sekejap.

Namun suara Wak Im menjadi cermin realitas demokrasi di tingkat akar rumput—tentang harapan memilih dengan hati, di tengah desakan kebutuhan hidup yang tak selalu memberi pilihan.

Di antara hiruk pikuk politik, demokrasi di Desa Uteunkot berdiri di persimpangan: antara idealisme dan kebutuhan, antara kesadaran dan serangan fajar. (*)