Perkuat Pembentukan Pokja PPKS, Panwaslih Lhokseumawe Gandeng Dinas Kesehatan

Bawaslu Kota Lhokseumawe melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe pada Senin, 9 November 2026. Koordinasi tersebut dilaksanakan dalam rangka membahas pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di lingkungan Panwaslih Kota Lhokseumawe.

Pertemuan yang dihadiri oleh Ketua dan Anggota Panwaslih Kota Lhokseumawe beserta sejumlah staf tersebut disambut oleh Zainal selaku Kepala Bidang Kesehatan Keluarga Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe.

Pertemuan dibuka oleh Ketua Panwaslih Kota Lhokseumawe, Dedy Syahputra, yang menyampaikan bahwa koordinasi tersebut merupakan tindak lanjut atas instruksi Bawaslu RI terkait pembentukan Pokja PPKS di lingkungan Bawaslu.

Menurutnya, pembentukan Pokja PPKS menjadi kebutuhan penting sebagai upaya memberikan perlindungan dan menciptakan lingkungan kerja yang aman bagi seluruh jajaran pengawas Pemilu. Hal ini mengingat dalam pelaksanaan tugas pengawasan, khususnya pada tahapan Pemilu, pengawas sering kali harus bekerja hingga larut malam. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kerentanan terhadap tindakan pelecehan maupun kekerasan seksual, terutama bagi pengawas perempuan, termasuk jajaran pengawas adhoc.

Dalam pertemuan tersebut, pihak Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe menyambut baik dan menyatakan dukungannya terhadap inisiatif Panwaslih dalam pembentukan Pokja PPKS. Dukungan tersebut merupakan bagian dari upaya bersama untuk membangun lingkungan kerja yang aman, nyaman, inklusif, serta bebas dari segala bentuk kekerasan seksual.

Sebagai bentuk dukungan konkret, Dinas Kesehatan menyatakan kesiapan untuk berkontribusi dalam struktur Pokja PPKS melalui penunjukan tenaga medis, baik dokter maupun perawat, sebagai perwakilan unsur dinas kesehatan. Keterlibatan tenaga medis diharapkan dapat memperkuat aspek pelayanan kesehatan dan penanganan korban yang membutuhkan bantuan medis.

Zainal juga menyampaikan bahwa peran tenaga medis dalam Pokja PPKS perlu diperkuat, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas, sehingga dukungan yang diberikan dapat berjalan lebih optimal dan memberikan dampak nyata terhadap upaya pencegahan serta penanganan kekerasan seksual.

Selain dukungan terhadap pembentukan Pokja PPKS, Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe juga menyatakan komitmennya untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan Pemilu melalui pelayanan kesehatan dan ketersediaan ambulans, baik pada masa non-tahapan maupun selama tahapan penyelenggaraan Pemilu.

Sebagai tindak lanjut dari hasil koordinasi tersebut, kedua pihak membahas rencana penyusunan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Panwaslih Kota Lhokseumawe dan Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe. PKS tersebut diharapkan menjadi landasan kolaborasi dalam pelaksanaan koordinasi, dukungan tenaga medis, pendampingan, serta pelayanan kesehatan, khususnya dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan Panwaslih Kota Lhokseumawe.

Melalui koordinasi ini, Panwaslih Kota Lhokseumawe terus berupaya memperkuat sinergi dengan pemangku kepentingan dalam membangun sistem perlindungan yang komprehensif bagi jajaran pengawas Pemilu. Kehadiran Pokja PPKS diharapkan tidak hanya menjadi bentuk pemenuhan kebijakan kelembagaan Bawaslu, tetapi juga menjadi instrumen nyata dalam memastikan setiap jajaran pengawas Pemilu mendapatkan perlindungan, rasa aman, dan akses terhadap layanan kesehatan serta pendampingan yang layak.