Guna Pemutakhiran Dokumentasi Hukum, Bawaslu Adakan Rakernis Penguatan Pengelola JDIH

Jakarta – Panwaslih Provinsi Aceh mengikuti Rapat Kerja Teknis Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu yang berlangsung dari tanggal 12 s.d. 14 Maret 2020, di hotel Aryaduta Jakarta. Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai bagian dari upaya menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 3 huruf b Perbawaslu nomor 2 Tahun 2017. Dalam pembukaan kegiatan yang diadakan oleh Bawaslu di atas, Abhan (Ketua Bawaslu) menyampaikan bahwa JDIH merupakan satu bagian dari penilaian kategori lembaga informatif yang mana Bawaslu periode 2017-2022 telah dua kali meraih penghargaan pada kategori tersebut, maka penting bagi seluruh jajaran Bawaslu agar membangun komitmen bersama untuk mempertahankannya. Selain daripada itu, sistem informasi hukum yang telah dibangun dengan bagus tidak akan bermanfaat jika tidak dikelola dengan baik, maka beliau berpesan bahwa seluruh produk hukum yang telah dihasilkan oleh jajaran Bawaslu agar dapat terdokumentasikan dengan baik dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bawaslu. Pada kesempatan yang sama, Fritz Edward Siregar (Anggota Bawaslu) memaparkan bahwa JDIH Bawaslu ini merupakan jaringan data dan informasi hukum yang terjaring secara nasional. Jadi secara fiturnya, JDIH ini sangat friendly dan infrastrukturnya dapat digunakan oleh seluruh Jajaran Bawaslu yang mana untuk saat ini pengisian dalam fitur JDIH menjadi tanggung jawab Bawaslu Provinsi. Fritz menambahkan, website jdih.bawaslu.go.id dapat menjadi database dokumen hukum yang memiliki sistem keamanan yang bagus untuk melindungi data dari virus. Kedepan, Big Concept pengembangan JDIH Bawaslu adalah dengan menggunakan operating sistem versi Android dan iOS. Pada intinya Bawaslu ingin menjamin terciptanya pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi di Lingkungan Bawaslu. [IM] Sumber : Panwaslih Provinsi Aceh