Deklarasi Geuchik Tolak Politik Uang dan Hoax
|
[caption id="attachment_865" align="alignnone" width="650"]
Foto : Panwaslih Kota Lhokseumawe gelar deklarasi geuchik atau kepala desa tolak politik uang dan hoax yang berlangsung di Hotel Lido Graha, Lhokseumawe, Senin (11/3/2019). Aceh24.com[/caption]
LHOKSEUMAWE-Sebanyak 68 geuchik dari empat kecamatan dalam wilayah Pemerintahan Kota Lhokseumawe, deklarasi menolak politik uang dan hoax dalam pemilu 2019 yang hanya tinggal 37 hari lagi.
Penolakan pun berlangsung dengan membubuhkan tandatangan yang berlangsung di hall Lido Graha Hotel, Lhokseumawe, Senin 11/3/2019).
[caption id="attachment_866" align="alignnone" width="650"]
geuchik bubuh tandatangan tolak politik uang dan hoax[/caption]
Kegiatan itu dilaksanakan Panwaslih Kota Lhokseumawe, dengan mengambil tema Peran Kepala Desa dan Aparatur Pemerintahan Desa dalam Mengoptimalkan, Netralitas, Tolak Politik Uang dan Hoax.
Sambutan deklarasi dilakukan oleh Ketua Panwaslih Kota Lhokseumawe, Teuku Zulkarnaen yang turut hadir camat dari empat kecamatan dan juga danramil serta kapolsek.
Penertiban Atribut
Sementara itu, menyinggung adanya pelanggaran para caleg dari partai peserta pemilu 2019, Zulkarnaen menyebutkan benar ditemukan puluhan yang melakukan pelanggaran seperti pemasangan poster maupun baliho di lokasi larangan.
Hanya saja, untuk melakukan penertiban atribut caleg peserta pemilu panwaslih mengaku tidak memiliki anggaran untuk itu. “Kita tidak punya anggaran untuk penertiban peserta yang memasang atribut di tempat yang melanggar peraturan. Saat ini kita hanya bisa koordinasi dengan Satpol PP/WH Kota Lhokseumawe,” kata Zulkarnaen menjawab Aceh24.com, seusai acara deklarasi.
Lebih lanjut dikatakan, soal adanya surat PLN Lhokseumawe meminta Panwaslih Kota Lhokseumawe, menertibkan caleg dari partai peserta pemilu yang memasang di tiang listrik atau dekat jaringan listrik. Lagi-lagi Zulkarnaen menyebutkan panwaslih tak punya anggaran penertiban itu.
“Kita sudah menyampaikan kepada caleg peserta pemilu. Dan, juga sudah koordinasi dengan Satpol PP. Khusus kepada pihak PLN Lhokseumawe, kita juga sudah membalas suratnya,”pungkas Ketua Panwaslih Lhokseumawe, Zulkarnaen.
Tertinggi Hoax
Ditempat terpisah,Teuku Kemal Fasyah, S.Ag, M. Hum mengatakan deklarasi tolak politik uang dan hoax sangat positif. Mengingat, jelang pilpres 2019 ini informasi melalui media social dan lainnya banyak ditemukan hoax.
“Aceh nomor 3 se Indonesia tingginya hoax setelah Provinsi Banten. Dan, khusus wilayah Kota Lhokseumawe juga cukup banyak melalui media social,” kata Kemal menjawab Aceh24.com.
sumber : Aceh24.com
Foto : Panwaslih Kota Lhokseumawe gelar deklarasi geuchik atau kepala desa tolak politik uang dan hoax yang berlangsung di Hotel Lido Graha, Lhokseumawe, Senin (11/3/2019). Aceh24.com[/caption]
LHOKSEUMAWE-Sebanyak 68 geuchik dari empat kecamatan dalam wilayah Pemerintahan Kota Lhokseumawe, deklarasi menolak politik uang dan hoax dalam pemilu 2019 yang hanya tinggal 37 hari lagi.
Penolakan pun berlangsung dengan membubuhkan tandatangan yang berlangsung di hall Lido Graha Hotel, Lhokseumawe, Senin 11/3/2019).
[caption id="attachment_866" align="alignnone" width="650"] geuchik bubuh tandatangan tolak politik uang dan hoax[/caption]
Kegiatan itu dilaksanakan Panwaslih Kota Lhokseumawe, dengan mengambil tema Peran Kepala Desa dan Aparatur Pemerintahan Desa dalam Mengoptimalkan, Netralitas, Tolak Politik Uang dan Hoax.
Sambutan deklarasi dilakukan oleh Ketua Panwaslih Kota Lhokseumawe, Teuku Zulkarnaen yang turut hadir camat dari empat kecamatan dan juga danramil serta kapolsek.
Penertiban Atribut
Sementara itu, menyinggung adanya pelanggaran para caleg dari partai peserta pemilu 2019, Zulkarnaen menyebutkan benar ditemukan puluhan yang melakukan pelanggaran seperti pemasangan poster maupun baliho di lokasi larangan.
Hanya saja, untuk melakukan penertiban atribut caleg peserta pemilu panwaslih mengaku tidak memiliki anggaran untuk itu. “Kita tidak punya anggaran untuk penertiban peserta yang memasang atribut di tempat yang melanggar peraturan. Saat ini kita hanya bisa koordinasi dengan Satpol PP/WH Kota Lhokseumawe,” kata Zulkarnaen menjawab Aceh24.com, seusai acara deklarasi.
Lebih lanjut dikatakan, soal adanya surat PLN Lhokseumawe meminta Panwaslih Kota Lhokseumawe, menertibkan caleg dari partai peserta pemilu yang memasang di tiang listrik atau dekat jaringan listrik. Lagi-lagi Zulkarnaen menyebutkan panwaslih tak punya anggaran penertiban itu.
“Kita sudah menyampaikan kepada caleg peserta pemilu. Dan, juga sudah koordinasi dengan Satpol PP. Khusus kepada pihak PLN Lhokseumawe, kita juga sudah membalas suratnya,”pungkas Ketua Panwaslih Lhokseumawe, Zulkarnaen.
Tertinggi Hoax
Ditempat terpisah,Teuku Kemal Fasyah, S.Ag, M. Hum mengatakan deklarasi tolak politik uang dan hoax sangat positif. Mengingat, jelang pilpres 2019 ini informasi melalui media social dan lainnya banyak ditemukan hoax.
“Aceh nomor 3 se Indonesia tingginya hoax setelah Provinsi Banten. Dan, khusus wilayah Kota Lhokseumawe juga cukup banyak melalui media social,” kata Kemal menjawab Aceh24.com.
sumber : Aceh24.comTag
Berita
