Cegah Kekerasan Seksual, Panwaslih Lhokseumawe Bangun Kolaborasi dengan DP3AP2KB.

Bawaslu Kota Lhokseumawe melakukan audiensi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Lhokseumawe pada Kamis, 6 November 2026. Audiensi tersebut dilaksanakan dalam rangka membahas pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di lingkungan Panwaslih Kota Lhokseumawe.

Audiensi yang dihadiri oleh Anggota Panwaslih Kota Lhokseumawe, Ayi Jufridar dan Yuli Asbar, didampingi sejumlah staf, disambut langsung oleh Kepala DP3AP2KB Kota Lhokseumawe, Salahuddin, beserta jajaran.

Dalam pertemuan tersebut, pihak DP3AP2KB menyambut baik dan mengapresiasi inisiatif Panwaslih Kota Lhokseumawe dalam membentuk Pokja PPKS sebagai langkah konkret untuk membangun lingkungan kerja yang aman, nyaman, inklusif, serta bebas dari segala bentuk kekerasan seksual. Dukungan DP3AP2KB diwujudkan melalui komitmen untuk memperkuat koordinasi dan memberikan dukungan layanan sesuai tugas dan kewenangannya, antara lain melalui layanan konseling, pendampingan psikologis, perlindungan perempuan, serta pendampingan dan rujukan bagi korban kekerasan seksual.

Pembentukan Pokja PPKS merupakan bagian dari upaya penguatan kelembagaan dalam menciptakan sistem pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang terarah, responsif, dan berkelanjutan. Melalui koordinasi ini, Panwaslih Kota Lhokseumawe ]berupaya membangun sinergi dengan perangkat daerah terkait guna memastikan tersedianya mekanisme perlindungan dan pendampingan bagi seluruh jajaran di lingkungan pengawas pemilu dan pemilihan.

Sebagai tindak lanjut dari audiensi tersebut, kedua pihak membahas rencana penyusunan Perjanjian Kerja Sama (PKS) sebagai landasan formal dalam memperkuat kolaborasi, khususnya terkait sosialisasi, edukasi, konsultasi, pendampingan, perlindungan, dan penanganan korban kekerasan seksual.

Melalui pembentukan Pokja PPKS dan kerja sama antarlembaga ini, Panwaslih Kota Lhokseumawe berharap upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual tidak hanya menjadi bagian dari pemenuhan pedoman kelembagaan Bawaslu, tetapi juga menjadi komitmen nyata dalam membangun budaya kerja yang berperspektif perlindungan, menjunjung tinggi martabat manusia, serta mewujudkan lingkungan pengawasan Pemilu dan Pemilihan yang aman dan bermartabat.