Bawaslu Lhokseumawe Soroti Data Pemilih TMS dan Jumlah Penduduk dalam Pleno PDPB Triwulan III

Panwaslih Kota Lhokseumawe meminta penjelasan lebih rinci terkait data pemilih yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dalam Rapat Pleno Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan III Tahun 2026. Selasa, (29/8/2026).

Tanggapan tersebut disampaikan Anggota Panwaslih Kota Lhokseumawe Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat, Ayi Jufridar, saat mengikuti rapat pleno yang digelar Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Lhokseumawe.

Dalam pleno tersebut, Ayi meminta KIP Kota Lhokseumawe memberikan penjelasan lebih detail mengenai pemilih yang masuk kategori TMS, termasuk penyebab perubahan status pemilih dalam daftar pemilih berkelanjutan.

Menanggapi hal itu, KIP Kota Lhokseumawe menjelaskan bahwa data TMS dalam pemutakhiran Triwulan III terdiri atas 45 pemilih yang meninggal dunia, 1.571 pemilih yang pindah keluar, serta satu pemilih yang menjadi anggota TNI.

Selain persoalan data TMS, Ayi juga menyoroti jumlah penduduk Kota Lhokseumawe yang telah mencapai lebih dari 200 ribu jiwa. Menurutnya, perkembangan jumlah penduduk tersebut perlu menjadi perhatian bersama karena berkaitan dengan ketentuan kepemiluan, termasuk kemungkinan dampaknya terhadap jumlah kursi DPRK Kota Lhokseumawe.

Menanggapi hal tersebut, KIP Kota Lhokseumawe menyampaikan bahwa persoalan jumlah penduduk tersebut sebelumnya telah dikoordinasikan dengan sejumlah pihak terkait, termasuk Panwaslih Kota Lhokseumawe.

KIP menyatakan hal tersebut menjadi perhatian bersama dan masih menunggu arahan serta petunjuk lebih lanjut dari pihak yang berwenang.

Rapat pleno tersebut dihadiri seluruh Komisioner KIP Kota Lhokseumawe, Kepala Sekretariat, para kepala subbagian, serta jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Lhokseumawe.

Turut hadir perwakilan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Lhokseumawe.